Senin, 25 Juli 2011

Krisis Tenaga Kerja Handal 7

Di Indonesia perlu ada semacam badan atau agensi yang mengatur masalah tenaga kerja. Agensi ini bertugas untuk mempertemukan para pencari kerja dan yang membutuhkan tenaga kerja.

Dengan adanya agensi semacam ini para pencari kerja mendatangi tempat ini untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kebutuhan misalnya part time (separuh waktu dari waktu kerja normal), temporary (sementara, hanya jangka waktu tertentu), umur, kondisi fisik, dan keahlian atau ketrampilan yang dimiliki.

Agensi ini akan mendata para pencari kerja, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu menemukan tempat kerja yang tepat. Dan juga agensi ini bisa memberi ide atau saran supaya para pencari kerja menguasai ketrampilan tertentu untuk mengisi pasar tenaga kerja yang tersedia.

Ada beberapa film dan novel yang pernah saya baca tentang peranan agensi tenaga kerja seperti ini. Contohnya miniseri Mildred Pierce (dibintangi Kate Winslate) yang sedang tayang di HBO saat ini. Sehingga memberi saya ide untuk menulis posting hari ini.

Sepengetahuan saya di Indonesia tidak ada satupun badan pemerintah yang mengatur masalah tenaga kerja seperti ini. Yang ada hanyalah Dinas tenaga kerja yang mengatur masalah UMR (Upah Minimum Regional), THR (Tunjangan Hari Raya), dan asuransi Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang berada dalam naungan Kementrian Ketenagakerjaan.

Seandainya ada agensi tenaga kerja yang bisa didatangi warga lokal yang membutuhkan pekerjaan, berbagai masalah tidak perlu terjadi seperti; arus urbanisasi yang membuat Jakarta menjadi kian padat setiap tahunnya. Masalah ini tidak pernah bisa tuntas ditangani oleh Pemerintah Kota Jakarta, meski dengan mengadakan razia KTP secara teratur, dan memulangkan paksa setiap penduduk liar yang ditemui.

Khusus di Luwuk banyak wanita muda memilih bekerja di kota Manado karena "katanya" gaji untuk PRT bisa sampai Rp 900.000, saya tidak tahu betul apa tidak. Sementara di tempat lain berbondong-bondong para wanita mendaftar jadi TKW ke luar negeri. Yang kita tahu rawan terjadi perdagangan manusia (Human Trafficking), hingga masalah hukum seperti kasus Ibu Ruyati.

Seandainya ada agensi tenaga kerja di Luwuk, yang tugasnya tidak hanya mendata para pencari kerja, dan mempertemukan dengan para majikan, tapi juga memberi pelatihan kerja. Sehingga para pencari kerja yang berasal dari bebagai latar belakang pendidikan menjadi terampil dan siap bekerja. Dengan begitu para pencari kerja ini punya nilai tambah dibandingkan jika tanpa ketrampilan sama sekali.

Sehingga tidak perlu ada kasus seperti yang sering saya alami, orang yang melamar sebagai asisten rumah tangga justru masih harus diajari cara menyapu dan melap perabotan dengan benar. Dengan adanya nilai tambah, pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga akan sama terhormatnya dengan profesi lainnya. Namun sayangnya di Indonesia pembantu rumah tangga dianggap sebagai sektor informal sehingga tidak layak disebut sebagai profesi.

Keberadaan sebuah agensi tenaga kerja akan mengatur besarnya standar upah / gaji (bukannya bervariasi dari Rp 250.000 - Rp 400.000 / bulan sebagai asisten rumah tangga), usia minimum / maksimum, mengatur hari libur / izin cuti, bonus hari raya, kesempatan beribadah,dll. Dan yang tidak kalah penting bisa mencegah terjadinya eksploitasi terhadap tenaga kerja, yaitu bekerja melebihi jam kerja normal (8 jam), atau upah yang tidak dibayarkan.

Saya membayangkan setiap hotel / penginapan, rumah makan, tempat usaha (seperti kami) hingga sebuah rumah tangga yang ada di Luwuk akan mendapat manfaat dari keberadaan agensi ini. Agensi ini akan menyalurkan mulai dari karyawan toko, guru privat, montir, sopir,  teknisi komputer, pengasuh anak, pelayan rumah makan (part time maupun full time), hingga asisten rumah tangga.

Selain mendapat tenaga kerja yang terampil dan handal, juga akan mencegah pelaku tindak kriminal. Seperti yang terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, kasus perampokan dan penculikan anak yang berkedok sebagai pembantu rumah tangga dan pengasuh anak.

Sebuah agensi tenaga kerja bersinergi dengan kepolisian setempat akan menjadi tempat yang memberi rekomendasi yang terpercaya bagi pengguna tenaga kerja. Dengan begitu seseorang yang membutuhkan pengasuh anak (sementara maupun jangka waktu panjang) misalnya akan yakin dengan kualitas yang dimilikinya.

Hal ini memungkinkan karena data pencari kerja yang tercatat dengan rapi. Tapi untuk mencapai tujuan itu, pemerintah Indonesia masih harus berjuang membenahi sistem kependudukan. Karena baru-baru ini marak terjadi kasus KTP bodong (asli tapi palsu) atau seorang individu punya lebih dari satu kartu penduduk. Sehingga rawan dimanfaatkan para residivis hingga teroris.

Makanya saya sangat mendukung program pemerintah mengadakan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), karena banyak masalah di Indonesia terjadi akibat kesimpang-siuran kartu penduduk.

Semoga saya juga mendapat keuntungan dengan adanya sebuah agensi tenaga kerja di kota Luwuk, dan saya berharap bisa terwujud di seluruh pelosok Indonesia. Tapi apalah saya ini hanya bisa berangan-angan tentang sesuatu yang ideal dan sempurna. But who knows someday it comes true!